Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 76/PUU-XII/2014 tentang Pemanggilan Penyidikan terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Terduga Melakukan Tindak Pidana

Abstract

Abstrak

Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor76/PUU-XII/2014 tentang pemanggilan untuk penyidikan terhadapa anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang terduga melakukan tindak pidana harus melalui persetujuan dari kemendagri untuk provinsi dan gubernur untuk kota/kabupaten. Adapun sub-sub masalah terdiriatas 1) Apa alasan dan pertimbangan hokum majelis hakim dalam mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor76/PUU-XII/2014?, 2) Apa kelebihan dan kekurangan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor76/PUU- XII/2014 dengan surat Kemendagri Nomor. 331/9914/OTDA?, 3) Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai surat persetujuan untuk penyidikan terhadap

anggota DPRD yang terduga melakukan tindak pidana menunjukkan bahwa Putusan dasar pertimbangan hakim MK dalam menjatuhkan putusan tersebut ialah karena sebagai pejabat negara pemegang kekuasaan anggota DPRD memiliki risiko yang lebih tinggi dan berbeda dari warga negara biasa. Kelebihan dan kekurangan dari putusan MK ini adalah, DPR tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara. Kelemahannya adalah putusanini malah semakin memperhambat proses hukum yang harus dihadapi. Adapun implikasinya putusan ini bersifat mengikat, dan sudah harus dijadikan sebagi aturan yang harus diikuti.

Kata Kunci: Putusan MK, Tindak Pidana, DPRD

Abstrack

Implementation of the Constitutional Court decision Number 76/PUU-XII/2014 concerning summons for investigation of members of the regional people's representative council who are suspected of committing a crime must go through approval from the ministry of home affairs for provinces and governors for cities/regencies. The sub-problems consist of 1) What are the reasons and legal considerations of the panel of judges in issuing the Constitutional Court decision Number 76/PUU-XII/2014?, 2) What are the advantages and disadvantages of the Constitutional Court decision Number 76/PUU-XII/2014 with the Ministry of Home Affairs letter Number . 331/9914/OTDA?, 3) What is the view of Islamic law regarding letters of approval for investigations of DPRD members who are suspected of having committed a crime show that the Constitutional Court judge's basic consideration in making the decision is because as state officials holding power, DPRD members have a higher risk and are different from ordinary citizens. The advantages and disadvantages of this MK decision are that the DPR can still carry out its duties as a state official. The downside is that this decision actually further hampers the legal process that must be faced. The implication of this decision is binding, and must be used as a rule that must be followed.

Keywords: Constitutional Court Decision, Crime, DPRD