Analis Kadar Nafkah Suami Terhadap Istri Pasca Putusan Cerai Pengadilan Agama Ambon Kelas I A Menurut Imam Mazhab.

Abstract

Abstrak Tulisan ini mengkaji kadar nafkah yang terdapat pada tiga putusan cerai pada Pengadilan Agama Ambon kelas IA. Putusan cerai yang ditetapkan tidak memisahkan hubungan antara kedua pihak dalam konteks tidak ada hubungan sedikitpun. Hak dan kewajiban antara suami dengan mantan isteri masih tersisa. Pada setiap putusan cerai, memuat adanya nafkah dari seorang suami kepada isteri yang telah diceraikannya. Jenis nafkah yang tidak hanya satu, jumlah besaran nafkah yang bervariasi menjadi daya Tarik untuk meneliti apa yang melatarbelakanginya ataupun penentuan jenis dan besarannya pada sebuah analisa perbandingan, khususnya dalam perspektif para imam mazhab. Penelitian ini adalah penelitian Pustaka dengan menggunakan metode deskriptif-analisis terhadap Putusan Cerai berikut: 1) Putusan Cerai Pengadilan Agama Ambon kelas I A dengan nomor Register 226/Pdt.G/2021/PA.Ab, 2). Putusan Cerai Pengadilan Agama Ambon kelas I A dengan nomor Register 375/Pdt.G/2020/PA.Ab, 3) Putusan Cerai Pengadilan Agama Ambon kelas I A dengan nomor Register 109/Pdt.G/2020/PA.Ab. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa terdapat 4 bentuk Kadar Nafkah Pasca Putusan Cerai Pengadilan Agama Ambon Kelas I A yakni berupa nafkah Iddah, nafkah Anak (hadhanah), nafkah terutang/lampau (madhiyah) dan nafkah Mut’ah. Pembagiannya ditetapkan hakim berdasar tuntutan isteri ataupun pertimbangan hakim. Adapun salinan putusan cerai Pengadilan Agama Ambon kelas I A dengan nomor register 226/Pdt. G/2021/PA.Ab, menunjukan bahwa pada semua kadar pembagian nafkah tersebut, sesuai dengan pendapat Imam Mazhab, yang penulis dapatkan terdapat kesepakatan adanya hak isteri yang telah ditalak raj’i berupa nafkah dan tempat tinggal dari suami yang menceraikannya selama masa iddah. Putusan Cerai nomor register 375/Pdt.G/2020/PA.Ab, lebih cenderung pada pendapat Imam Syafi’i yang menyatakan bahwa nafkah anak tergantung pada kemampuan pemberi nafkah bukan pada kebutuhan anak. Putusan cerai Nomor register 109/Pdt.G/2020/PA.Ab, menunjukan bahwa pengadilan Agama dalam memutuskan nafkah madhiyah dari suami kepada istri cenderung pada pendapat Hanafi yakni tidak ada kewajiban dalam memberi nafkah madhiyah kecuali melalui pengadilan ataupun kerelaan antara keduanya.

Kata Kunci: Kadar Nafkah, Putusan Cerai, Imam Mazhab

Abstract This article examines the level of maintenance contained in three divorce decisions at the class IA Ambon Religious Court. The divorce decree that was determined does not separate the relationship between the two parties in the context of there being no relationship at all. The rights and obligations between husband and ex-wife still remain. Every divorce decree contains maintenance from a husband to the wife he has divorced. There is not just one type of living, the varying amounts of living are an attraction for researching what is behind it or determining the type and amount in a comparative analysis, especially from the perspective of school imams. This research is library research using descriptive-analysis methods on the following divorce decisions: 1) Ambon Religious Court Divorce Decision class I A with Register number 226/Pdt.G/2021/PA.Ab, 2). Ambon Religious Court Divorce Decision class I A with Register number 375/Pdt.G/2020/PA.Ab, 3) Ambon Religious Court Divorce Decision class I A with Register number 109/Pdt.G/2020/PA.Ab. The results of this research found that there are 4 forms of subsistence levels after the Divorce Decision of the Ambon Religious Court Class I A, namely in the form of Iddah income, child support (hadhanah), outstanding/past income (madhiyah) and mut'ah income. The distribution is determined by the judge based on the wife's demands or the judge's considerations. A copy of the Ambon Religious Court class I A divorce decision with registration number 226/Pdt. G/2021/PA.Ab, shows that at all levels of distribution of maintenance, in accordance with the opinion of the Imam Mazhab, what the author found was that there was an agreement regarding the rights of the wife who had been divorced by raj'i in the form of maintenance and a place to live from the husband who divorced her during the iddah period. The Divorce Decision, registration number 375/Pdt.G/2020/PA.Ab, tends more towards Imam Syafi'i's opinion which states that a child's support depends on the provider's ability, not on the child's needs. The divorce decision, registration number 109/Pdt.G/2020/PA.Ab, shows that the Religious Courts in deciding on madhiyah maintenance from husbands to wives tend to adhere to the Hanafi opinion, namely that there is no obligation to provide madhiyah maintenance except through the court or the agreement between the two.

Keywords: Livelihood Level, Divorce Decision, Imam Mazhab