KEJAHATAN CRACKING DI ERA DIGITAL: ANALISIS JARĪMAH TA’ ZĪR HUKUM PIDANA ISLAM

Abstract

Abstract: The development of information technology has given rise to a global digital society, which triggers the emergence of cybercrime, including cracking (destructive illegal access to electronic systems). This study aims to analyze the crime of cracking from the perspective of positive law in Indonesia and construct it within the framework of Islamic criminal law (fiqh jināyah). The method used is normative juridical with conceptual, statute, and case approaches, analyzed through a descriptive-analytical method. The results show that in Indonesian positive law, cracking is explicitly prohibited under Article 30 paragraph (3) of the ITE Law with criminal sanctions regulated in Article 46. However, its empirical enforcement still faces obstacles regarding digital forensics and transnational jurisdiction. Meanwhile, in Islamic criminal law, cracking is qualified as jarīmah ta‘zīr since it fulfills the three main elements of crime (syar'i, madi, adabi) and contradicts the principles of maqāṣid al-sharī‘ah, specifically the protection of property (ḥifẓ al-māl), the protection of security (ḥifẓ al-amn), and the Islamic legal maxim lā ḍarar wa lā ḍirār. This study recommends the need for synergy between the stringency of national legal regulations and the reinforcement of digital ethics literacy based on Islamic values to create a cyber law enforcement system that is adaptive, preventive, and oriented toward public welfare (maslahah).

Keywords: Cracking, Cybercrime, Islamic Criminal Law, Jarīmah Ta‘zīr, ITE Law.

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi melahirkan ruang digital global (digital society) yang memicu munculnya kejahatan siber (cybercrime), salah satunya adalah cracking (akses ilegal destruktif terhadap sistem elektronik). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejahatan cracking dari perspektif hukum positif di Indonesia dan mengonstruksikannya dalam kerangka hukum pidana Islam (fiqh jināyah). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), perundang-undangan (statute approach), dan studi kasus (case approach) berbasis metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, cracking secara eksplisit dilarang dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE dengan ancaman pidana pada Pasal 46. Namun, penegakannya secara empiris masih menghadapi kendala digital forensik dan yurisdiksi transnasional. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, cracking dikualifikasikan sebagai jarīmah ta‘zīr karena memenuhi tiga unsur utama jarimah (syar'i, madi, adabi) dan bertentangan dengan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), perlindungan keamanan (ḥifẓ al-amn), serta kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara ketegasan regulasi hukum nasional dengan penguatan literasi etika digital berbasis nilai Islam guna menciptakan sistem penegakan hukum siber yang adaptif, preventif, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Kata Kunci: Cracking, Kejahatan Siber, Hukum Pidana Islam, Jarīmah Ta‘zīr, UU ITE.