PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP HAK SUKBAN DALAM WARIS ADAT SUKU MOI DI KOTA SORONG PAPUA BARAT

Authors

  • Muhammad Asykur Muchtar Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon
  • Harni Kalderak UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon

DOI:

https://doi.org/10.33477/jsi.v15i2.14065

Abstract

 

 

The right to sukban, the practice of granting customary land to women within the Moi community in Sorong City, Southwest Papua, reflects a form of socio-economic protection within a customary system still strongly imbued with patriarchal overtones. This phenomenon is becoming increasingly important to study as customary land conversion increases due to industrialization and urbanization, potentially weakening the position of Moi women. This study aims to examine the role of sukban as an instrument of protection for women within the Moi customary inheritance system and to assess its compliance with Islamic legal principles and the national legal framework. The research approach is qualitative with juridical-empirical methods through interviews with customary leaders, religious leaders, female sukban recipients, and government officials, as well as a review of legal documents and academic literature. The research findings indicate that sukban functions as social and economic security, typically granted at marriage or when a woman loses a family supporter.From an Islamic legal perspective, this right can be understood as a legitimate gift or bequest, although it is not included in the faraid mechanism because it is not counted as part of the inheritance. The novelty of this research lies in its cross-system analysis of customary, Islamic, and national law, which emphasizes the importance of harmonization to strengthen the legitimacy of sukban rights. Its practical implications emphasize the need for formal recognition by the state and synergy between customary and Islamic law to ensure the sustainable protection of indigenous women.

Key words: Sukban rights, customary inheritance, Islamic law, legal pluralism, women's protection

Hak sukban, yakni praktik pemberian tanah adat kepada perempuan dalam komunitas Suku Moi di Kota Sorong, Papua Barat Daya, mencerminkan bentuk perlindungan sosial-ekonomi di tengah sistem adat yang masih kental dengan nuansa patriarki. Fenomena ini menjadi semakin penting dikaji seiring meningkatnya alih fungsi tanah adat akibat industrialisasi dan urbanisasi, yang berpotensi melemahkan posisi perempuan Moi. Penelitian ini bertujuan menelaah peran hak sukban sebagai instrumen perlindungan perempuan dalam sistem waris adat Suku Moi serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam dan kerangka hukum nasional. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan metode yuridis-empiris melalui wawancara dengan tokoh adat, pemuka agama, perempuan penerima sukban, dan aparat pemerintah, serta telaah dokumen hukum dan literatur akademik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hak sukban berfungsi sebagai jaminan sosial dan ekonomi, biasanya diberikan pada saat pernikahan atau ketika perempuan kehilangan figur penopang keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, hak tersebut dapat dipahami sebagai bentuk hibah atau wasiat yang sah, meski tidak termasuk dalam mekanisme faraid karena tidak dihitung sebagai bagian dari harta warisan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis lintas sistem hukum adat, Islam, dan nasional yang menegaskan pentingnya harmonisasi demi memperkuat legitimasi hak sukban. Implikasi praktisnya menekankan perlunya pengakuan formal dari negara serta sinergi antara hukum adat dan hukum Islam agar perlindungan perempuan adat dapat terjamin secara berkelanjutan.

Kata kunci: Hak sukban, waris adat, hukum Islam, pluralisme hukum, perlindungan perempuan

Downloads

Published

20-11-2026

How to Cite

Muchtar, M. A., & Kalderak, H. (2026). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP HAK SUKBAN DALAM WARIS ADAT SUKU MOI DI KOTA SORONG PAPUA BARAT . Jurnal Studi Islam, 15(2), 325–342. https://doi.org/10.33477/jsi.v15i2.14065

Issue

Section

Articles